Lompat ke isi utama

Berita

Yuanita Wake: Inventarisasi Produk Hukum penting untuk menemukan masalah regulasi di lapangan,”

Inventarisasi

 Koordinator Hukum dan Penyelesaian Sengketa  bawaslu provinsi NTT Magdalena Yuanita Wake saat menyampaikan arahan dalan rapat inventarisasi produk hukum

Seba, 29/07/2025. Bawaslu kabupaten Sabu Raijua- Anggota Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, Dikson Hau Pia, SH  mengikuti kegiatan rapat inventarisasi Produk Hukum secara daring yang digelar bawaslu Provinsi NTT pada senin 27 Juli 2025, rapat ini diikuti oleh seluruh bawaslu Kab/Kota se-NTT.

Magdalena Yuanita Wake,selaku koordinator Hukum dan Penyelesaian Sengketa  bawaslu provinsi NTT Dalam arahannya, menekankan bahwa kegiatan rapat ini membahas sembilan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang perlu ditelaah secara mendalam. “Sembilan Perbawaslu ini didistribusikan ke seluruh Bawaslu kabupaten/kota untuk diinventarisasi permasalahannya berdasarkan pengalaman pengawasan di lapangan. Masukan dari daerah akan dihimpun dan disampaikan ke Bawaslu RI,” jelasnya.

Sementara itu Koordinator Divisi Pencegahan, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga, Amrunur Muh Darwan, mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih. “Kami berharap pengawasan tetap dilakukan sebagaimana mestinya. Masih ada beberapa daerah yang progres pengawasannya belum maksimal,” ujarnya. Amrunur juga memberi apresiasi kepada Bawaslu kabupaten/kota atas kontribusinya dalam penyusunan buku pengawasan pemilu. “Buku ini akan direview bersama akademisi sebelum kita cetak,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama Anggota Bawaslu NTT, Melpi Minalria Marpaung, turut mendorong kabupaten/kota untuk aktif memberi masukan terkait regulasi. “Lakukan diskusi untuk menginventarisasi permasalahan yang tidak sesuai antara pelaksanaan pengawasan di lapangan dengan regulasi. Semua rekomendasi akan kami sampaikan ke Bawaslu RI dalam Focus Group Discussion (FGD) mendatang,” ungkap Melpi.

Diharapkan kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat efektivitas regulasi pengawasan pemilu di tingkat Kabupaten/Kota.

Humas Bawaslu SR