Rahmat Bagja: Konsolnas Menata Arah Perjalanan untuk Menjaga Denyut Demokrasi Tetap Hidup

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia menyelenggarakan Rapat Konsolidasi Nasional Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Pengawasan Pemilu Tahun 2025. Kegiatan ini juga bersamaan dengan Anugerah Kepemimpinan Pengawasan Pemilu "Electoral Supervisory Leadership Award (ELSA) 2025

Kegiatan ini berlangsung selama 4 hari (7–10/12), bertempat di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta dan dibuka secara langsung oleh Ketua Bawaslu RI Rahmad Badja, dihadiri oleh seluruh Anggota Bawaslu RI, pejabat Bawaslu RI.

Selain itu, hadir pula Ketua KPU RI, Ketua Komisi II DPRI, sebagai pemateri dan Ketua Bawaslu RI pertama, Nur Hidayat Sardini sebagai Ketua Tim Pakar ELSA 2025, Dirjen Politik Kemendagri .

Kegiatan ini juga dihadiri oleh seluruh ketua dan anggota Bawaslu Propinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dan untuk Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dihadiri oleh Ketua, Markus Haba dan  Kordiv P3S,Yulius Boni Geti .

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan bahwa, pengawasan Pemilu menemukan maknanya ketika lembaga mampu memadukan integritas dengan kejernihan nurani.

"Dalam kondisi ini, kita menata kembali arah perjalanan. Karena dengan arah yang kokoh nilai serta pikiran yang mampu menjaga denyut nadi demokrasi tetap hidup dengan sehat dan martabat" ujarnya 

Rahmad Bagja juga menegaskan,  bahwa kerja pengawasan butuh akal sehat dan kewarasan agar demokrasi tetap terpelihara dengan baik.

Kehadiran para anggota Bawaslu RI turut memberikan pengilu ke depan. s visi mengenai arah pengawasan Pemilu ke depan. 

Sementara Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI, Totok Hariyono,  menegaskan bahwa Bawaslu bukan sekedar pekerja pemilu tapi pekerja denokrasi dan kerja Bawaslu pada non tahapan saat lebih berat karena mempersiapkan dan mengawal pemilu selanjutnya menjadi lebih demokratis dengan melakukan konsolidasi.

"Memastikan setiap warga negara bebas bersikap dan menyatakan pendapat sesuai norma hukum"ujarnya

Ditambahkannya lagi, Bawaslu adalah amanat reformasi,Puncak dari kebabasan berpendapat dan  adalah saat memilih dalam pemilu.

Sementara itu, Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, Puadi kembali menegaskan bahwa kegiatan konsolidasi ini menunjukkan komitmen Bawaslu dalam memperkuat tugas pengawasan di seluruh tingkatan. Selain itu Bawaslu perlu menguasai regulasi pasca putusan MK, memastikan laporan sesuai prosedur dan tepat waktu.

"Memperkuat koordinasi dengan penegak hukum, serta terus meningkatkan kualitas penanganan pelanggaran"pinta dia

Pada kesempatan yang sama, Kordiv Pencegahan, Partsispasi Masyarakat dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengatakan, cara mengukur tata kelola kelembagaan itu pada tiga hal utama, karakternya, kedua kemampuan profesionalitasnya dan ketiga  adalah kedekatan hubungan dengan masyarakat

Ditambahkannya, konsolidasi dan penguatan adalah dua kata kunci yang merepresentasikan kegiatan kali ini. Ia mengajak seluruh peserta untuk kembali membaca sejarah berdirinya Bawaslu agar memahami bahwa kerja-kerja di masa non-tahapan bukan pekerjaan sampingan. 

Menurutnya, tata kelola Bawaslu harus dibangun di atas integritas, profesionalisme, dan kedekatan hubungan dengan masyarakat.

Selanjutnya Kordiv SDMO dan Diklat Bawaslu RI, Herwyn J.H Malonda Berharap konsolidasi Nasional sudah ada Daftar Inventaris Masalah n(DIM). Ini moment strategis kita untuk membicarakan banyak hal dengan apa yang kita lakukan. 

"Momentum kita untuk menata ulang arsitektur pengawasan kita yang lebih adaptif, arah kerja pengawasan ke depan harus berbasis data, bukan sekadar berbasis asumsi. 

Menurutnya, penggunaan data akan memperkuat kualitas pengawasan sekaligus meningkatkan legitimasi  teknis di lapangan.