Humas Bawaslu, Garda Terdepan Bangun Kepercayaan Publik Kepada Lembaga Lewat Inovasi Publikasi

Seba, 20 November 2025, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Rapat Koordinasi Pengelolaan Kehumasan, Peliputan, Dokumentasi, dan Informasi Publik sebagai upaya memperkuat peran humas dalam meningkatkan kepercayaan publik, transparansi, serta kualitas penyampaian informasi mengenai pengawasan pemilu. Kegiatan ini berlangsung di Aula Bawaslu NTT, Kupang, dan diikuti oleh jajaran Bawaslu kabupaten/kota baik secara luring maupun daring.

Rapat yang dibuka oleh Ketua Bawaslu NTT, Nonato Da Purificacao Sarmento, S.Si,  menyoroti pentingnya peran humas sebagai gate keeper lembaga. Ia menekankan bahwa publik hanya dapat menilai kinerja Bawaslu melalui publikasi yang aktif, informatif, dan konsisten. Kurangnya publikasi di beberapa kabupaten/kota menjadi salah satu evaluasi utama dalam pertemuan ini. Menurutnya, kehumasan yang tidak berjalan optimal dapat menimbulkan kesan bahwa Bawaslu tidak bekerja, padahal pengawasan berlangsung setiap hari.

Selain evaluasi, rakor ini juga bertujuan menyusun strategi baru dalam pengelolaan humas, termasuk peningkatan keterampilan sumber daya manusia. Bawaslu mendorong adanya pelatihan penulisan berita, fotografi, videografi, hingga pengelolaan media sosial. Standar operasional publikasi juga menjadi perhatian, seperti keharusan membuat rilis cepat, verifikasi informasi untuk menangkal hoaks, serta manajemen komunikasi krisis.

Materi utama dalam kegiatan ini disampaikan oleh Anna Dju Kana, akademisi dan penggiat pemilu, melalui paparan bertema “Meracik Publikasi Bawaslu NTT yang Lebih Hidup dan Lebih Kuat”. Ia menjelaskan bahwa tantangan kehumasan saat ini semakin kompleks, mulai dari keterbatasan SDM, minimnya dokumentasi lapangan, derasnya hoaks, hingga rendahnya literasi digital masyarakat. Ia menekankan pentingnya konten publikasi yang humanis dan berbasis cerita seperti kisah pengawas di daerah terpencil, tantangan pengawasan di wilayah perbatasan, hingga perjalanan pengawas yang harus berjibaku dengan kondisi geografis ekstrem. Konten tersebut dinilai mampu mendekatkan Bawaslu kepada publik serta memperkuat citra lembaga sebagai pengawas yang bekerja nyata.

Anna juga mendorong setiap Bawaslu kabupaten/kota memaksimalkan media sosial sebagai sarana edukasi pemilu—mulai dari Instagram, Facebook, TikTok hingga YouTube. Menurutnya, publik saat ini menuntut informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami. Karena itu, infografis, video singkat, serta format tanya jawab sangat efektif digunakan dalam menjelaskan isu-isu teknis seperti jenis pelanggaran pemilu hingga cara pelaporan.

Dalam kesempatan tersebut, peserta rakor juga diingatkan untuk menjaga profesionalitas, termasuk etika berpakaian dalam rapat daring, karena setiap kegiatan dapat direkam dan dipublikasikan. Pada sesi berikutnya, Bawaslu NTT menyampaikan informasi terkait agenda penghargaan keterbukaan informasi publik yang akan diumumkan pada awal Desember serta capaian sejumlah kabupaten/kota yang masuk nominasi penghargaan nasional.

Kegiatan rakor sempat tertunda akibat pemadaman listrik di wilayah Kupang, namun hal itu tidak mengurangi antusiasme peserta untuk melanjutkan agenda hingga selesai. Bawaslu berharap hasil rakor ini dapat menjadi titik balik untuk memperkuat strategi komunikasi publik, meningkatkan kualitas dokumentasi, serta menghasilkan publikasi yang tidak hanya informatif tetapi juga kreatif, inspiratif, dan berdampak.

Dengan penguatan kehumasan, Bawaslu NTT berharap dapat membangun kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong partisipasi publik dalam mengawasi setiap tahapan pemilu demi terciptanya demokrasi yang jujur, adil, dan transparan.