Bawaslu Sabu Raijua Intensifkan Coklit Terbatas PDPB di Hawu Mehara

Seba, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua terus mengintensifkan pengawasan terhadap pelaksanaan Coklit Terbatas Pemilih Dalam Pemutakhiran Berkelanjutan (PDPB) yang berlangsung di wilayah Kecamatan Hawu Mehara. Upaya ini dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai prosedur serta menghasilkan data yang valid, akurat, dan dapat dijadikan dasar penyusunan daftar pemilih pada pemilu mendatang.

Pengawasan dilakukan oleh Ketua Bawaslu Sabu Raijua Markus Haba, S.Sos dan para staf sekretariat mengikuti proses kerja para petugas dari KPU Sabu Raijua mencocokkan identitas pemilih, memverifikasi status domisili, dan memastikan setiap pemilih yang memenuhi syarat terdata secara faktual di lapangan dengan terus memastikan seluruh proses Coklit berjalan sesuai standar yang ditetapkan agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam pelaksanaan di lapangan, pengawas memperoleh data dari beberapa desa diantaranya  di Desa Tanajawa, Desa Lederaga, Desa Wadumaddi, Desa Gurimonerau, Desa Molie dan Desa Peddaro dimana terdapat para pemilih yang merantau, pindah masuk dan meninggal dunia.  Selain mengawasi petugas, Bawaslu juga memanfaatkan proses ini untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya pendataan PDPB. Petugas di masing-masing kantor desa memberikan respons positif dan membantu dengan memberikan informasi yang akurat kepada petugas. Partisipasi masyarakat ini dinilai dapat memperlancar proses coklit di lapangan.

Coklit terbatas PDPB adalah fondasi penting bagi penyusunan daftar pemilih yang berkualitas. Kami memastikan seluruh tahapannya diawasi secara ketat agar data yang dihasilkan valid, mutakhir, dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Dengan intensifikasi pengawasan yang dilakukan, Bawaslu Sabu Raijua berharap seluruh proses Coklit Terbatas PDPB di Kecamatan Hawu Mehara dapat berjalan optimal dan menghasilkan data pemilih yang benar-benar mencerminkan kondisi demografis terkini, sehingga hak pilih masyarakat dapat terjamin secara konstitusional pada pemilu mendatang.