Bawaslu NTT, Bahas Hasil Review Buku Evaluasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 Dengan Bawaslu Kab/Kota

Seba, 10/07/2025, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua mengikuti Rapat Pembahasan Hasil Review Penyusunan Buku Evaluasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 pada Kamis, 10 Juli 2025, yang digelar secara daring oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan yang diikuti oleh Kordiv HP2H, Kabag/Kasubag HP2H serta staf HP2H Bawaslu Kabupaten/Kota se-NTT ini bertujuan untuk meninjau kembali efektivitas pengawasan di seluruh tahapan pemilu dan pilkada, sekaligus menyempurnakan substansi buku evaluasi yang sedang disusun oleh Bawaslu Kab/Kota

Amrunur Muh Darwan selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Provinsi NTT, dalam arahannya menyampaikan bahwa buku ini diharapkan menjadi referensi strategis kelembagaan dalam merancang pengawasan pemilu ke depan, sekaligus menjadi sumber pembelajaran untuk memperkuat demokrasi lokal.

Dalam forum tersebut, Bawaslu NTT memaparkan hasil klasifikasi naskah dari 22 kabupaten/kota yang telah mengirimkan kontribusi tulisan. Seluruh naskah ditelaah secara mendalam oleh Tim P2H melalui proses klasterisasi, berdasarkan kesesuaian dengan pedoman teknis penulisan.

“Dari hasil review, naskah-naskah dikategorikan ke dalam tiga kelompok utama Pertama, naskah yang secara substansi dan teknik penulisan dinilai baik dan mendekati standar ideal. Kedua, naskah yang masih perlu perbaikan dari sisi isi maupun teknis. Ketiga, naskah yang memerlukan perbaikan menyeluruh karena lemah dalam struktur, substansi, dan relevansi terhadap tema” ujar Amrunur.

Proses klasifikasi dilakukan oleh tim teknis yang terbagi dalam lima hingga enam kelompok. Masing-masing tim bertanggung jawab menelaah naskah dari beberapa Kabupaten/Kota. Dan hasil evaluasi disampaikan secara terbuka sebagai dasar penyempurnaan bersama.

Dengan penyusunan yang seragam dari sisi konsep dan teknis, Bawaslu NTT berharap buku evaluasi ini menjadi dokumen strategis yang tidak hanya mencerminkan praktik pengawasan, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi elektoral di Nusa Tenggara Timur. (Humas Bawaslu SR)