440 Kader Pendidikan Pengawas Partisipatif se-NTT Siap Kawal Pemilu 2029 Yang Bermartabat
|
Seba, 19/05/2026 Anggota Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, Dikson Hau Pia, bersama Yulius Boni Geti mengikuti Kegiatan Kick Off Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 yang digelar secara daring oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur di pada Selasa (19/5/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nonato Da Purificacao Sarmento, mengatakan dalam arahannya saat membuka kegiatan, Kegiatan ini menjadi langkah awal Bawaslu NTT dalam memperkuat pengawasan partisipatif menuju Pemilu dan Pemilihan Tahun 2029 yang bermartabat.
“, Kegiatan ini menjadi langkah awal Bawaslu NTT dalam memperkuat pengawasan partisipatif menuju Pemilu dan Pemilihan Tahun 2029 yang bermartabat” ujar Nonato.
Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 Mengusung tema “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”, akan diikuti oleh 440 kader yang tersebar di seuruh 22 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Para kader Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) tersebut dipersiapkan untuk menjadi bagian dari pengawasan partisipatif dalam mengawal proses demokrasi di wilayah Kabupaten/Kota masing-masing.
Pada kesempatan tersebut, Nonato Da Purificacao Sarmento juga memberi apreseiasi atas meningkatnya jumlah kader Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Menurut Nonato, pertambahan jumlah kader menjadi indikator tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk ikut mengambil bagian dalam mengawal demokrasi.
“Hal ini tentu patut diapresiasi karena kader Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) saat ini semakin banyak. Ini menjadi pertanda baik bahwa kesadaran masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif terus meningkat demi mewujudkan demokrasi yang berkualitas,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa upaya menghadirkan Pemilu 2029 yang bermartabat harus dimulai dari sekarang, melalui pendidikan pengawasan dan penguatan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, kader P2P diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang memiliki karakter logis, kritis, berani, dan berdampak di tengah masyarakat.
Menurutnya, pengawasan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat guna memastikan proses demokrasi berjalan secara jujur, adil, dan berintegritas.
Kick Off P2P Tahun 2026 juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi Bawaslu dengan masyarakat, pemuda, mahasiswa, komunitas, serta berbagai pemangku kepentingan dalam membangun budaya pengawasan yang partisipatif, preventif, dan berkelanjutan.
Humas Bawaslu SR