Rapat Koordinasi Bawaslu NTT Bahas Tantangan Demokrasi Lokal dan Penguatan Literasi Politik

Seba, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar rapat koordinasi penguatan kelembagaan melalui Zoom yang dihadiri Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur. Kegiatan tersebut membahas berbagai tantangan demokrasi dan kepemiluan di daerah serta upaya memperkuat konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan.

Dalam pemaparannya, narasumber rapat dari FISIP Undana Rudi Rohi, menegaskan bahwa persoalan demokrasi dan kepemiluan di NTT pada dasarnya masih berkutat pada persoalan lama yang terus berulang dan persoalan baru yang hanya mengalami perubahan bentuk.

“Persoalan demokrasi dan kepemiluan di NTT pada dasarnya hanya terdiri dari dua hal, yakni persoalan lama yang terus berulang dan persoalan baru yang sebenarnya hanya berganti wajah,” ujarnya dalam rapat Zoom tersebut.

Ia menjelaskan bahwa praktik politik uang dan klientelisme berbasis kekerabatan masih menjadi tantangan utama dalam demokrasi lokal di NTT. Menurutnya, politik uang tidak semata-mata dipengaruhi faktor kemiskinan, tetapi juga diperkuat oleh relasi patronase, kedekatan identitas, dan ikatan komunal yang masih sangat kuat di tengah masyarakat.

Meski demikian, ia menilai relasi kekerabatan tidak selalu berdampak negatif. Dalam konteks sosial masyarakat NTT, hubungan kekerabatan juga dapat menjadi instrumen rekonsiliasi serta pencegah konflik horizontal pasca pemilu maupun pilkada.

“Relasi kekerabatan di NTT bukan hanya menjadi persoalan, tetapi juga bisa menjadi instrumen rekonsiliasi dan pencegah konflik horizontal pasca pemilu maupun pilkada,” jelasnya.

Selain itu, Rudi turut menyoroti fenomena club goods dan pork barrel politics yang menyebabkan bantuan maupun anggaran negara cenderung diarahkan kepada kelompok atau wilayah tertentu yang dianggap sebagai basis politik. Ia juga mengingatkan bahwa isu identitas seperti “putra daerah” kini berkembang menjadi politik identitas berbasis etnis dan agama yang semakin menguat, khususnya di ruang digital dan media sosial.

“Isu-isu SARA yang sensitif sering kali disembunyikan sebagai rahasia umum di ruang nyata, tetapi justru dibuka secara vulgar di ruang virtual,” katanya.

Menurutnya, netralitas ASN, lemahnya sistem administrasi kepemiluan, serta kuatnya oligarki lokal masih menjadi hambatan serius dalam penguatan demokrasi di daerah. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya membangun literasi demokrasi dan memperkuat partisipasi masyarakat sipil agar proses konsolidasi demokrasi di NTT dapat berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan.

Rapat koordinasi penguatan kelembagaan tersebut menjadi bagian dari upaya Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam memperkuat kapasitas kelembagaan serta membangun sinergi pengawasan demokrasi bersama seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-NTT.