Ketua Bawaslu Sabu Raijua, Hadiri Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 dan Workshop Teknik Identifikasi Kerawanan Tahapan Pencalonan

Senin, 26 Agustus 2024, Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Markus Haba, menghadiri Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan Workshop Teknik Identifikasi Kerawanan Tahapan Pencalonan, Kampanye dan Pungut Hitung. Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak menjadi bahan pertimbangan bagi seluruh pemangku kepentingan dan sangat berguna bagi pihak eksternal makanya dibutuhkan kajian dari masing - masing pihak serta mendorong peran dan partisipasi seluruh stakeholder terkait Langkah - langkah mitigasi.

Dalam acara pembukaan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, S.I.P memberikan sambutan yang berisi tentang terima kasih kepada Bawaslu yang sudah melakukan Pemetaan Kerawanan Pelaksanaan pilkada yang berguna bagi para pihak dalam menghadapi pilkada. Dengan Pemetaan Kerawanan Pilkada akan berjalan dengan damai dan lancar sesuai peraturan perundang-undangan. Para pihak harus cermati potensi yang mengganggu dan menyiapkan Langkah mitigasi serta koordinasi dan komunikasi yang baik antar instansi agar satu pemahaman.

Ketua KPU Republik Indonesia yang dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemetaan Kerawanan adalah pendalaman dari Indeks Kerawanan maksudnya agar kita bisa mengantisipasi kerawanan.

Kemudian sambutan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja sekaligus membuka Kegiatan Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 dan Workshop Teknik Identifikasi Kerawanan Tahapan Pencalonan, Kampanye dan Pungut Hitung. Dalam sambutannya Ketua Bawaslu mengatakan Pemetaan Kerawanan untuk melihat bagaimana proses dinamika yang terjadi di lapangan dan berharap semua berjalan baik. Pelanggaran Netralitas ASN terbanyak ada di Pilkada bukan di Pilnas. Netralitas Penyelenggara juga menjadi sorotan. Pelanggaran mendekati tahapan pungut hitung adalah Politik uang. Penyelenggara harus melaksanakan Patroli Pengawasan dan koordinasi dengan pihak keamanan pada saat masa tenang. Mitigaasi dini memperkuat pengawasan.

Kegiatan ini diikuti oleh Ketua Bawaslu/ Panwaslih Kabupaten/Kota serta Koordinator Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat atau Koordinator Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat seluruh Indonesia.