Dosen FISIP Undana Dorong Bawaslu NTT Bangun Pengawasan Demokrasi Adaptif di Era Digital

Seba, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar rapat koordinasi penguatan kelembagaan melalui Zoom yang dihadiri Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi untuk membahas tantangan demokrasi dan pengawasan pemilu di era digital.

Salah satu narasumber, I Putu Yoga Bumi Pradana, menegaskan bahwa situasi demokrasi saat ini telah mengalami perubahan signifikan sehingga pengawasan pemilu tidak lagi dapat dilakukan dengan pola konvensional semata.

“Situasi demokrasi hari ini sudah mengalami perubahan,” ujarnya dalam pemaparan pada rapat Zoom tersebut.

Menurut Yoga, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan demokrasi digital yang dipenuhi tantangan baru seperti algoritma data, hoaks, dan deep fake yang berpotensi memicu polarisasi politik serta krisis kepercayaan publik.

“Bawaslu hari ini tidak lagi bisa bergerak dalam suasana yang sama,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa pengawasan pemilu ke depan harus bergerak dari pola reaktif menuju pendekatan yang lebih adaptif dan prediktif. Menurutnya, strategi pengawasan perlu diperkuat melalui literasi digital serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi arus informasi yang semakin kompleks.

“Pengawasan pemilu harus bergerak dari arah reaktif menuju kepada arah adaptif,” tegasnya.

Dalam pemaparannya, Yoga juga mengingatkan bahwa kualitas demokrasi sangat menentukan kualitas kepemimpinan yang dihasilkan. Ia menilai penguatan demokrasi tidak cukup hanya pada aspek prosedural, tetapi juga harus menyentuh ruang deliberatif dan partisipasi aktif warga negara.

“Ketika kualitas demokrasi kita penuh manipulasi, kita akan menghasilkan pemimpin yang manipulatif,” ujarnya.

Secara khusus, ia menyoroti tantangan demokrasi di NTT yang masih diwarnai isu SARA, politik uang, serta rendahnya literasi politik generasi muda. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu diantisipasi sejak dini melalui penguatan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif.

Karena itu, Yoga mendorong Bawaslu membangun pengawasan demokrasi berbasis masyarakat dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari perguruan tinggi, media, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, komunitas digital, hingga kelompok masyarakat sipil lainnya.

Ia berharap kolaborasi tersebut dapat memperkuat demokrasi yang lebih rasional, inklusif, dan deliberatif di tengah perkembangan ruang digital yang terus berubah.

Rapat koordinasi penguatan kelembagaan tersebut menjadi bagian dari upaya Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam memperkuat kapasitas kelembagaan serta membangun sinergi pengawasan demokrasi bersama seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-NTT.