Lompat ke isi utama

Berita

Melpi Marpaung : Operator PPID Harus Responsif, Bangun koordinasi Jika ada Kendala

zoomPPID

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu NTT, Melpi Minalria Marpaung saat  membuka Rapat Daring Pembaharuan Dasbor Website PPID Terintegrasi melalui Dasbor SPD Bawaslu

Seba, 22/05/2026 – Staf Pengelola PPID Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, Frist S.H Ratu, mengikuti  Rapat Daring Pembaharuan Dasbor Website PPID Terintegrasi melalui Dasbor SPD Bawaslu secara daring yang digelar oleh Bawaslu NTT pada Jumat (22/5/2026). 

Rapat ini dibuka langsung oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu NTT, Melpi Minalria Marpaung, turut dihadir dalam Kegiatan ini oleh Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Bawaslu NTT, Siman Halisi, serta seluruh staf Bawaslu Kabupaten/Kota se-NTT yang membidangi Data dan Informasi.

sm
Rapat Daring Pembaharuan Dasbor Website PPID Terintegrasi melalui dasbor SPD Bawaslu

Dalam arahannya, Melpi Minalria Marpaung memberikan catatan kritis kepada seluruh jajaran sekretariat. Ia menegaskan agar semua staf bergerak cepat merespons dan melengkapi segala kekurangan data atau teknis yang harus dipenuhi dalam dasbor SPD tersebut.

"Semua staf harus cepat merespon kekurangan yang harus dipenuhi agar dapat segera diperbaharui. Target kita, saat masa penilaian Komisi Informasi (KI) Provinsi dan Bawaslu RI tiba, semua yang kurang sudah diselesaikan," ujar Melpi tegas.

Melpi menambahkan bahwa percepatan pembaharuan Dasbor website PPID SPD Bawaslu di Kabupaten/Kota dan seluruh komponen yang ada di Website PPID sangat penting sehingga layanan PPID berfungsi optimal dan Bawaslu seluruh Kabupaten/Kota dapat menyajikan Informasi Publik yang baik, menarik serta akurat.

Melalui rapat review ini, Bawaslu NTT berkomitmen meningkatkan performa pengelolaan data informasi publik di seluruh wilayah Bawaslu Kabupaten/Kota demi menjaga transparansi dan keterbukaan informasi publik sebagaimana amanat dari Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Rapat diakhiri dengan diskusi dan pemeriksaan dasbor website yang masih kurang atau yang belum tepat penempatan link yang ditautkan pada menu yang tersedia.

Humas Bawaslu SR