Bawaslu Sabu Raijua Perkuat Layanan Bantuan dan Advokasi Hukum bagi Jajaran Pengawas Pemilu

SABU RAIJUA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua menggelar Rapat Pengelolaan Layanan Hukum bertajuk “Penguatan Layanan Bantuan dan Advokasi Hukum Jajaran Bawaslu” pada Kamis (15/10/2026). Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman jajaran pengawas pemilu terkait mekanisme layanan bantuan dan advokasi hukum dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan.

Rapat tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, Markus Haba, S.Sos., didampingi Anggota Bawaslu, Dikson Hau Pia, S.H., dan Yulius Boni Geti, serta diikuti oleh staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua.

Dalam sambutannya, Markus menegaskan bahwa pemahaman hukum yang memadai di lingkungan internal lembaga merupakan aspek penting dalam menunjang pelaksanaan tugas pengawasan pemilu. Menurutnya, penguasaan terhadap aspek hukum diperlukan agar seluruh jajaran dapat menjalankan tanggung jawab secara profesional, berintegritas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Penguatan pemahaman hukum di lingkungan internal menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan yang profesional dan berintegritas,” demikian penekanan dalam sambutan pembukaan kegiatan tersebut.

Materi selanjutnya disampaikan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H), Dikson Hau Pia. Dalam paparannya, Dikson menguraikan mekanisme, ruang lingkup, serta prosedur pengajuan bantuan dan advokasi hukum bagi jajaran Pengawas Pemilu maupun Sekretariat yang menghadapi persoalan hukum berkaitan dengan pelaksanaan tugas kelembagaan.

Penjelasan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman kepada jajaran mengenai hak atas layanan bantuan hukum, termasuk tata cara memperoleh pendampingan ketika menghadapi permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S), Yulius Boni Geti, memberikan arahan strategis terkait pentingnya penguatan tata kelola administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap tahapan pengawasan pemilu.

Yulius menekankan bahwa ketelitian dalam penyusunan administrasi, pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku, serta koordinasi antardivisi merupakan faktor